oleh

Kisruh Tagihan Listrik, Legislator : PLN Payah

BERITA9, JAKARTA – Kisruh lonjakan tarif listrik, Angota Komisi VII DPR RI Mulyanto, sebagai mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera membuka posko pengaduan, secara online maupun langsung. Pasalnya, ada ribuan keluhan masyarakat atas lonjakan tagihan listrik bulan Juni 2020. Tidak cukup sampai disitu, PLN juga wajib menjelaskan secara terperinci penyebab kenaikan tagihan listrik setiap perpelanggan.

“PLN jangan hanya berpatokan pada argumentasi standar saja, harus dijelaskan argumentasi tekhnis dan non tekhnisnya,” kata Mulyanto dalam press rilis yang dikirim Senin (8/6/2020).

Kata Mulyanto, ada banyak kasus lonjakan kenaikan yang melebihi angka rata-rata selama 3 bulan terakhir. Bahkan, ada pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga 300 persen. Kalau benar perhitungan berdasarkan angka rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir, angkanya tidak mungkin melonjak secara drastis. 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta PLN jangan membiarkan masyarakat bingung dan menerka-nerka penyebab lonjakan tagihan listrik. “Keluhan ini harus ditanggapi segera. Jika masalah tagihan ini tidak dapat diselesaikan secara baik, PLN mengecewakan,” ujar Mulyanto. 

Baca Juga : Ini Penyebab Lonjakan Tagihan Listrik Versi PLN

Sebagai perusahaan yang didukung SDM unggulan dan teknologi mutakhir, harusnya PLN mampu menyediakan berbagai alternatif sistem penghitungan tagihan listrik secara cepat dan tepat.

Seharusnya PLN mengembangkan sistem pelayanan tagihan listrik dalam masa pandemi ini sedemikian rupa sehingga memudahkan pelanggan dalam melaporkan angka meteran listrik di rumahnya masing-masing secara akurat dan tepat waktu. 

“Petugas PLN harus sigap menyelesaikan pengaduan para pelanggan terkait tagihan tarif listrik tersebut dan segera melaksanakan langkah koreksi,” kata anggota DPR Daerah Pemilihan Banten III ini menegaskan.

Sehubungan dengan kisruh lonjakan tarif ini, Mulyanto juga minta PLN meniadakan untuk sementara sanksi denda dan pemutusan listrik bagi pelanggan yang tidak dapat membayarkan tagihan. Menurut Mulyanto, masyarakat harus diberi kesempatan mengklarifikasi besaran tagihan yang menjadi kewajibannya.

“Intinya selesaikan dulu soal penghitungan tagihan listrik inilah. Selama PLN belum dapat menyelesaikan urusan penghitungan tagihan listrik ini, sebaiknya penerapan sanksi denda dan pemutusan sambungan ditiadakan,” kata Mulyanto. (red)

loading...

News Feed