oleh

Kader Partai Politik Militan Kalah Bersaing Dengan Kader Karbit

Pesan dari cerita ini adalah perlu kehati-hatian dan kewaspadaan, jika partai politik menerima kader karbit dan lompat pagar. Apalagi orang yang hoby pindah-pindah partai politik. Etika, ideologi dan AD/ART partai bagi mereka tidak penting. Penulis : Adrianus Aroziduhu Gulo

Fenomena kader Partai Politik militan kalah bersaing dengan kader karbit dan kader lompat pagar bukan sesuatu yang baru dan terjadi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada saat pemilu legislatif maupun pemilu Kada. Para pemerhati demokrasi lokal mulai prihatin, karena beberapa pimpinan Partai Politik di daerah tanpa seleksi menerima kader baru, bahkan dianggap suatu prestasi. Mereka bangga bisa meningkatkan kuantitas legislatif daerah dan calon Kada yang diusung menang, kendati bukan kader murni, melainkan kader karbit dan lompat pagar.

Agar ada pemahaman yang sama dalam artikel ini penulis mencoba memberi pengertian sederhana mengenai kader partai politik militan, kader partai politik karbit dan kader partai politik lompat pagar. Kader partai politik militan adalah mereka yang sudah berjerih payah mempertahankan keberadaan partai, membesarkan partai kendatipun menghadapi tantangan dari internal maupun eksternal partai.

Biasanya mereka sudah lebih lima tahun bahkan ada yang puluhan tahun menjadi kader partai, namun tetap setia dan loyal pada partai. Selanjutnya kader partai politik karbit adalah kader pemula yang baru masuk partai politik, biasanya mereka dari pensiun dan/atau berhenti dari ASN,TNI, POLRI, BUMN, BUMD, pengusaha.

Pada umumnya mereka orang-orang the have dan terpandang di masyarakat. Selain mereka bisa meyumbang pundi-pundi partai politik, terutama sosialisasi partai saat pemilu legislatif dan pilkada, juga, mempunyai relasi luas dan memahami birokrasi dan pemerintahan. Sehingga pimpinan partai politik sulit untuk tidak menerima mereka.

Kemudian kader partai politik lompat pagar adalah mereka yang pindah partai karena ada sesuatu masalah berkaitan dengan ketaatan dan loyalitas pada AD/ART, etika partai atau sekurang-kurangnya tidak sefaham dengan pengurus partai asalnya dalam strategi membesarkan partai, sehingga mereka pindah pada partai politik lain, dari pada tertekan dan ambisi politiknya tidak tersalurkan. Walaupun tidak bisa digeneralisir, kader partai politik lompat pagar, perlu kehati-hatian agar masalah/penyakit dari partai politik asalnya tidak ditularkan pada partai yang baru dimasuki.

Penulis bisa memahami kalau kader partai politik militan tersisih, selain sumber daya manusia terbatas, juga, pendanaan. Sedangkan untuk duduk di jabatan politik seperti legislatif maupun kepala daerah/wakil kepala daerah dibutuhkan orang yang memiliki “kemampuan lebih” dan dana yang cukup, agar saat ia terpilih dan memimpin daerah tidak menggorogoti uang APBD untuk bayar utang serta dapat membuat akselerasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi yang penulis kurang bisa menerima kalau pengakomodiran dari kader partai politik karbit, kader partai politik lompat pagar berdasarkan “besarnya sumbangan” keuangan kepada partai politik. Seorang pengamat politik pernah bercanda seraya berkata : Untuk menjadi anggota legislatif dan kepala daerah harus memiliki “tas”seperti; integritas, kapasitas, kredibilitas, elektabilitas dan yang terpenting adalah “isitas”(setelah diejak menjadi isi tas). Apabila hal ini dibiarkan, maka demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan dari tangan orde baru, tinggal menunggu kehancuran.

Kader Militan Gigit Jari

Penulis belum melakukan penelitian, karna itu penulis tidak menyebut nama kabupaten/kota dan nama kader partai politik militan yang gigit jari karena tidak terpilih pada pemilu legislatif 17 april 2019 padahal diantara mereka sudah lama menjadi kader partai politik, bahkan ada yang telah menjadi kader sejak tahun 1999.

Selain kader, mereka juga pengurus harian partai politik di daerah, namun tereleminasi oleh kader partai politik karbit dan lompat pagar. Dapat diduga ada beberapa kader partai militan yang mencalonkan diri pada pilkada serentak tahun 2020 tereleminasi oleh kader partai politik karbit dan kader partai politik lompat pagar.

Sesungguhnya kondisi ini selain menyedihkan, juga merupakan indikator bahwa pimpinan partai politik pusat, provinsi, kabupaten/kota gagal membina kadernya untuk duduk pada jabatan politik. Lebih sedih dan lucu, kalau partai politik tersebut pemenang legislatif di daerah tersebut, namun gagal mengusung kadernya sebagai Cakada.

Namun yang lebih memprihatinkan lagi, kalau kader partai militan tereleminasi karena kurang “isi tas” dan hubungan dengan pimpanan partai : pusat, provinsi dan kabupaten/kota panas-dingin.

Pengalaman emperis penulis sangat jarang kader partai politik karbit dan lompat pagar, setelah terpilih sebagai anggota legislatif maupum Kada/Wakada, memperhatikan dengan serius dan sungguh-sungguh pengembangan partai politik yang mengusungnya saat pilkada.

Bahkan beberapa diantara mereka meninggalkan partai politik pengusungnya dengan alasan sudah memberi kontribusi saat diusung. Janji kepada partai politik seperti membangun kantor, memperhatikan kader, meningkatkan elektabilitas partai,dll. hanya sebuah wacana atau angin surga.

Janji untuk membangun satu unit kantor partai politik di kabupaten/kota, tidak terlalu berat bagi seorang kepala daerah, apalagi kalau daerah pemekaran baru. Pertapakan tanah tempat membangun kantor mudah didapat dan harga tanahnya masih terjangkau.

Penulis tidak dalam posisi mempromosikan diri, namun ketika penulis menjabat ketua DPC salah satu partai politik di kabupaten dapat membangun satu unit kantor DPC dalam tempo 3(tiga) tahun, walaupun sangat sederhana.

Sebagai bahan informasi, luas tanah 15m x 30 m = 450 m2, luas bangunan : 12m x 11 m = 132 m2, terdiri dari 4(empat) ruangan dan 1(satu) ruang pertemuan. Dananya dari sumbangan sukarela kader dan pihak lain yang tidak mengikat.

Kendatipun saat saya mengakhiri tugas sebagai ketua DPC, beberapa oknum DPD tidak acuh dan kurang menghargai hasil kerja saya. Bagi penulis sikap tidak acuh oknum DPD tersebut tidak saya ambil hati, karena saya juga tidak butuh pujian. Yang penting bagi penulis sudah menempati janji saat diusung pada pilkada 2011.

Agar afdol ada contoh yang pernah terjadi dan diketaui langsung penulis: Pertama, ada Kada/wakada pada saat maju pilkada pada periode pertama diusung partai A,B,C dan menang. Lalu, ketika maju pada periode kedua diusung partai G,H,I. Selamat tinggal partai politik pengusung pada periode pertama, itulah yang dikatakan dalam hatinya.

Kedua, beberapa orang caleg daerah pada pemilu 1999 bergabung pada partai A dan menang, pemilu 2004 pindah pada partai B – menang, pemilu 2009 pindah partai C – menang, pemilu 2014 pindah pada partai D, menang lagi, pemilu 2019 tidak mencalonkan diri karena masalah internal dan takut direcall partai.

Pesan dari cerita ini adalah perlu kehati-hatian dan kewaspadaan, jika partai politik menerima kader karbit dan lompat pagar. Apalagi orang yang hoby pindah-pindah partai politik. Etika, ideologi dan AD/ART partai bagi mereka tidak penting.

Mereka hanya berusaha mendapat kendaraan untuk menjadi Caleg dan Cakada/Wakada, sesudah itu selesai. Sejatinya pemimpinan partai politik dari semua level berusaha membina dan memprioritaskan kadernya menduduki jabatan-jabatan politik. Bangga kalau kadernya dapat menduduki jabatan politik. Kapan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi?

loading...

News Feed