BERITA9, JAKARTA – Juru bicara Presiden Johan Budi Sapto membantah Informasi yang beredar perihal rencana reshuffle kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan dilakukan usai hari raya Idul Fitri.
“Tidak benar…Itu kabar hoax, enggak ada reshuffle,” kata Johan saat dikonfirmasi, Ahad (3/7).
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga mengelak saat ditanya lebih jauh adanya pembahasan beberapa nama-nama menteri yang akan dirombak pun. Bahkan Johan mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga, jika perombakan kabinet benar-benar dilakukan, maka hanya Presiden Joko Widodo yang akan menyampaikannya ke publik. (Baca : LKKP Prediksi Reshuffle Segera Terwujud)
“Soal reshuffle sepenuhnya hak prerogratif dan kewenangan Presiden. Apakah akan ada atau tidak ada reshuffle hanya Presiden yang akan memberi tahu,” jelas Johan. Bahkan ia meminta Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) yang mengkritisi kabinet kerja pemerintah untuk tidak lagi bicara soal reshuffle, karena reshuffle kewenangan mutlak Presiden.
Sekedar diketahui, isu perombakan kabinet muncul kembali beberapa hari ini. Bahkan, sejumlah nama menteri yang akan mengganti pun telah tersebar luas.
Desakan perombakan kabinet ini pun juga muncul, salah satunya yakni dari LKKP. Menurut Sekjen LKKP, Hans Wijaya reshuffle kabinet kerja merupakan sebuah keharusan karena terdapat menteri yang tak sejalan dengan program dan kebijakan Presiden. (Baca : PDIP : Menteri Yuddy Sedang Cari Popularitas)
Sebelumnya saat menggelar konpres Kepala Divisi Politik dan Hukum LKKP Wardah Larosa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/6) mengatakan, komposisi kabinet dipastikan berubah setelah secara resmi PAN dan Golkar masuk gerbong partai pendukung Jokowi-JK. Keinginan merombak kabinet semakin menguat meskipun tidak diutarakan secara terang-terangan. Hal itu terlihat dari jawaban kedua parpol jika ditanya terkait reshuffle.
“LKKP berkeyakinan, jika reshuffle dilakukan saat ini, dipastikan tidak akan mendapat resistensi dari publik, sebab saat ini tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK masih tinggi dan fokus publik masih di puasa selama Lebaran,” beber Wardah. (red/asa/bhm)
