oleh

Ini Pasalnya PP BWI Somasi Kades Balak & Dinas PU Pengairan

BERITA9, BANYUWANGI – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Banyuwangi melayangkan somasi kepada Kepala Desa Balak, Cahya Kurnia Samanhudi dan Dinas PU Pengairan setempat, terkait persoanalan normalisasi dan penjualan pasir ilegal di Dam Takir, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi.

“Kami menduga dalam aktivitas normalisasi ilegal tersebut, ada indikasi penyalahgunaan jabatan dan wewenang, indikasi memperkaya diri serta diduga kuat ada unsur pencurian dan penggelapan,” tegas Ketua MPC PP Banyuwangi, Zamroni, Jum’at (24/4/2020).

Seperti diketahui, normalisasi sungai di Dam Takir, memang menjadi sorotan publik Bumi Blambangan. Selain dilakukan secara ilegal, normalisasi juga dilakukan dengan cara tak wajar dengan menggunakan mesin penyedot pasir.

Pemandangan dam truk dilokasi yang diduga menjadi pusat penjualan material yang berasal dari normalisasi sungai di Desa Balak, Kec Songgom, Banyuwangi (Foto: Roni/BERITA9)
Pemandangan dam truk dilokasi yang diduga menjadi pusat penjualan material yang berasal dari normalisasi sungai di Desa Balak, Kec Songgom, Banyuwangi (Foto: Roni/BERITA9)

Material pasir hasil normalisasi yang seharusnya milik pemerintah, terang-terangan diperjual belikan dengan bebas.

Bahkan, dumptruk yang disinyalir sebagai penadah material pasir milik negara leluasa mengantri disepanjang jalanan.

Baca Juga : Sebelum Masuk Banyuwangi, Pemudik Harus Dirapid Test Oleh Petugas Gugus Covid -19

“Investigasi kami, omset penjualan pasir dari praktik normalisasi sungai di Dam Takir, perhari mencapai Rp 50 juta lebih,” ungkap Zamroni.

Kepada Dinas PU Pengairan, Pemuda Pancasila mempertanyakan alasan dinas terkesan lamban dan tutup mata terhadap praktik tak normal itu. Terlebih material hasil normalisasi juga dijual.

Namun anehnya, pada Rabu, 22 April 2020 lalu, Dinas PU Pengairan Banyuwangi, melalui Koordinator Sumber Daya Air (Korsda) Rogojampi, melakukan kerja bhakti disekitar lokasi normalisasi sungai ilegal Dam Takir.

Baca Juga : Gugus Tugas Covid-19 Banyuwangi Menilai, Kerumunan Di Tenda Tolak Geolistrik Berpotensi Jadi Penyebaran Virus Corona

Dan disitu tidak ada upaya apa pun dari Korsda Rogojampi, untuk menghentikan praktik normalisasi sungai ilegal yang disertai penjualan material pasir hasil penyedotan.

“Untuk Kades Balak, kami menanyakan siapa pelaku normalisasi sungai ilegal tersebut, dan uang hasil jual beli material milik negara dikelola siapa, selanjutnya uang tersebut dikemana kan, dasar hukum dia bertindak itu apa,” cetus Zamroni.

Dan yang lebih menggelitik, masih Zamroni, terdapat desas-desus kades telah menerima sejumlah uang dari pengusaha.

Baca Juga : Ada Jual Beli Material Pasir Dibalik Normalisasi Sungai Dam Takir Songgon

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) Dinas PU Pengairan Banyuwangi, Deddy Koerniawan ST menegaskan bahwa kegiatan normalisasi dan penjualan pasir di Dam Takir, Desa Balak, Kecamatan Songgon, dilakukan tanpa rekomendasi dinas.

“Dinas sudah mengirim surat pemberhentian kepada pelaku dilapangan sekaligus surat permintaan penertiban kepada Satpol PP,untuk masalah somasi Pemuda Pancasila, saya tidak tahu,” katanya.

Sementara terkait pelaksanaan kerja bakti di sekitar lokasi normalisasi ilegal Dam Takir, Kepala Korsda Rogojampi, H Supardi SH, menolak berkomentar.

Baca Juga : Bagaimana Saya Berjihad (Studi Tematik Dalam Tafsir al-Kasysaf Atas Ayat-Ayat Jihad)

Sementara itu, Kades Balak, Cahya Kurnia Samanhudi, atau yang akrab disapa Yayak, juga tidak menjawab pertanyaan wartawan. Padahal menurut pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) setempat, H Ansor, normalisasi sungai ilegal di Dam Takir, dilakukan sepengetahuan kades.

Dan pada perjalanannya, pelaksana lapangan disebut dilakukan oleh Pokmas dan Karang Taruna. Yang dikomando oleh oknum berinisial MB atau biasa dipanggil KK.

Laporan: Ahmad Sahroni & Joko Prasetyo.

Judul diatas telah mengalami perubahan, sebelumnya :”Terkait Normalisasi & Penjualan Pasir Ilegal Dam Takir, Pemuda Pancasila Banyuwangi Somasi Kades Balak & Dinas PU Pengairan,”

loading...

News Feed