BERITA9, JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe secara tegas menolak oraganisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun organisasi atau lembaga intoleran lainnya di berada di tanah Papua.
“Saya sudah bertemuan anak-anak Tabi (wilayah adat Tabi) dan bersepakat tolak kehadiran organisasi radikalisme di Papua,” kata Lukas dalam pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Papua, Sentani beberapa waktu lalu.
Menurut Lukas, semua jenis organisasi yang ingin merubah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilarang berdiri di tanah Papua. “Organisasi yang kami tolak adalah Front Pembela Islam (FPI) dan HTI. Provinsi ini adalah provinsi tanah damai,” jelasnya.
Guna memperkuat instruksinya, Lukas menggandeng Kepala Kepolisan Daerah Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar untuk secara bersama-sama mencegah kehadiran kedua organisasi radikal ini di Papua. “Sebagai gubernur, saya katakan tak boleh organisasi terlarang ada di provinsi ini. Orang Papua dari dulu menjaga NKRI,” kata Lukas.
Lukas mengakui, di Papua ada kelompok radikal yang dipimpin Djafar Umar yang bermukim di wilayah Keerom. Djafar Umar diketahui kelompok perlawanan garis keras yang memimpin di Maluku. “Dia (Djafar Umar) adalah kepala sukunya. Saat ini berada di Keerom,” katanya.
Selain menggandeng Kapolda, Gubernur Lukas juga menggandeng pengurus dan warga Nahdlatul Ulama (NU) Papua untuk tak membiarkan kelompok radikal di Papua. “NU di Papua tak boleh kalah dengan kedua organisasi seperti ini,” jelasnya.
Ketua FKUB Papua pdt. Lipiyus Biniluk mengeluarkan pernyataan keras terkait keberadaan organisasi HTI dan FPI di Papua. “FKUB di Papua sudah berkomit menolak kelompok radikal di Papua. Kami minta aparat kepolisian mengecek kelompok radikal di Papua. Ini tugas berat Kapolda Papua yang baru,” terangnya. (red)
