Indonesia Ancam Moratorium TKI, Jika Malaysia Membandel

  • Bagikan
Para buruh migran yang baru mendarat dari luar negeri, ditampung di terminal khusus TKI Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, sedang menunggu kepulangan menuju kampung halaman masing-masing (foto dok BERITA9)

BERITA9, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia segera mengesahkan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, jika negeri Jiran itu tak segera memperbarui nota kesepahaman (MoU) tentang perlindungan tenaga kerja yang sudah kadaluarsa Mei 2016 lalu.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, jika moratorium terlaksana, maka akan diabadikan ajang bagi kedua negara untuk bersama memperbaiki prosedur dan standar perlindungan TKI.

“Kita sudah pernah melakukannya (moratorium) pada 2009 lalu ke Malaysia dan juga saat ini ke Timur Tengah. Asalkan time frame dan road map-nya jelas, moratorium sah-sah saja,” kata Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Iqbal berkata, kelemahan moratorium selama ini hanya diterapkan tanpa road map jelas. Intinya, moratorium pasti memiliki tujuan ke dalam dan keluar. “Keluar, sementara hentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Ke dalam negeri bisa berikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola,” ujarnya.

Wacana moratorium pengiriman TKI ke Malaysia mencuat setelah kasus TKI asal Nusa Tenggara Timur, Adelina Jemirah Sau, tewas pada 11 Februari 2018 lalu akibat mendapat siksaan majikan.

Selain itu, wacana moratorium juga karena pertimbangan masih maraknya TKI yang bermasalah di Negeri Jiran itu, mulai dari bekerja tanpa izin, terlibat kasus hukum, hingga korban penyiksaan atau eksploitasi.

Terkait respon Malaysia, menurut Iqbal, Negeri Jiran menunjukkan keseriusan komitmennya untuk perbarui perjanjian. “Setelah kejadian Adelina Sau, memang ada respons baru dari Malasyia untuk mulai membicarakan pembaruan MoU, salah satunya dengan rencana mengundang Menteri Ketenagakerjaan ke Kuala Lumpur untuk bahas rencana selanjutnya antara kedua negara,” papar Iqbal.

“Tapi hingga saat ini saya belum dengar ada kejelasan tentang diksusi pembaruan MoU itu,” pungkasnya. (red)

  • Bagikan