oleh

Ada Dugaan pemalsuan Data Dalam Proses Pengurusan IMB Vionata Genteng

BERITA9, BANYUWANGI – Dugaan pemalsuan data dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Swalayan Vionata Genteng, terungkap dalam hearing yang digelar Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Senin (24/8/2020). Sontak, suasana yang tadinya tenang mendadak gempar.

“Waduh, kok bisa begitu ya. Apa-apaan ini,” riuh celetuk hadirin.

Indikasi pemalsuan data tersebut mencuat ketika Iriyanto, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, sekaligus pimpinan sidang hearing mempersilahkan Rudi Hartono angkat bicara. Rudi, sapaan akrab Rudi Hartono, adalah warga Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng. Yang merupakan perwakilan masyarakat yang rumahnya tepat berbatasan langsung dengan Swalayan Vionata Genteng.

Disitu dia menimpali penjabaran yang disampaikan Kabid Pengaduan DPMPTSP, Eny Maria Ulfa sebelumnya. Yakni terkait telah terpenuhinya persetujuan tetangga batas-batas dalam proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng.

“Nama-nama yang tanda tangan sebagai tetangga sebelah timur, itu justru bukan warga sebelah timur, dan bukan tetangga yang berbatasan langsung dengan Swalayan Vionata Genteng. Dan saya sendiri adalah warga yang berbatasan mepet gedhek sebelah timur, tapi tidak pernah diajak musyawarah atau pun dimintai persetujuan,” ucap Rudi.

Mendengar penjabaran tersebut, seluruh anggota Komisi I DPRD Banyuwangi dan jajaran Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, selaku pemohon hearing langsung geleng-geleng kepala. Mereka kaget, heran sekaligus miris. 

Mengingat sebelumnya, Kabid Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, Eny Maria Ulfa, telah menyampaikan bahwa IMB Swalayan Vionata Genteng telah terbit pada 18 Desember 2017. Izin Lingkungan dengan pemohon atas nama Willy Sudargo, juga dikeluarkan pada 23 November 2017. Meskipun faktanya sejumlah masyarakat yang rumahnya berdiri tepat berbatasan langsung tidak pernah dimintai persetujuan.

“Dari keterangan Dinas Penanaman Modal dan perwakilan masyarakat yang berbatasan langsung, terdapat kejanggalan. Kami mengusulkan agar Komisi I segera menggelar sidak kelokasi, langsung kita temui masyarakat,” cetus Ficky Septalinda, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Usulan tersebut disodorkan Ficky menyusul tidak hadirnya Kepala Desa (Kades) Genteng Kulon, Supandi dan Camat Genteng, Firman Sanyoto dalam rapat hearing. Padahal sesuai laporan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Banyuwangi, keduanya telah dikirimi surat undangan resmi.

“Dengan sidak, nanti akan terungkap, dugaan pemalsuan data tanda tangan warga dalam proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng ini hanya dugaan saja, atau memang ada pemalsuan,” imbuh politisi wanita PDI Perjuangan ini.

Nanang Puguh Legowo, perwakilan Swalayan Vionata Genteng, berharap forum hearing bisa memberikan jalan keluar terbaik. Khususnya terhadap pelaku usaha.
“Jangan sampai pelaku usaha dikorbankan,” katanya.

Dari serentetan penjelasan, akhirnya Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, Iriyanto, memutuskan akan segera menggelar sidak. Mendatangi Swalayan Vionata Genteng beserta masyarakat yang berbatasan langsung.

“Segera kita sidak, dari penjelasan para pihak kami menemukan banyak kejanggalan,” tegasnya.

Saat sidak, lanjutnya, dewan akan mengajak serta seluruh instansi terkait. Termasuk MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuwangi, selaku pemohon hearing. Dan saat itu, jajaran eksekutif wajib membawa berkas yang berkaitan dengan Swalayan Vionata Genteng.

“Jika terbukti ada pelanggaran, pemalsuan data, akan kita ambil langkah tegas, kita rekomendasikan untuk proses hukum,” ungkap Iriyanto.

Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuwangi, Zamroni SH, mendesak dewan dan instansi terkait untuk membuktikan dukungannya terhadap investasi yang taat hukum. Dengan kata lain, bisa melakukan tindakan sesuai koridor hukum saat ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Terlebih dalam kasus polemik penerbitan IMB Swalayan Vionata Genteng ini terdapat warga yang terabaikan. 

“Jika benar warga berbatasan langsung memang tidak pernah dimintai persetujuan, tapi IMB bisa dengan mudah diterbitkan,” ucapnya.

Berdasar kejadian ini, Zamroni berharap Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) bisa lebih memelototi para pejabat pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, penerbitan IMB Swalayan Vionata Genteng, yang penuh kejanggalan, bisa dijadikan acuan.

Untuk diketahui, hearing polemik penerbitan IMB Swalayan Vionata Genteng, ini dihadiri jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Termasuk jajaran MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuwangi dan perwakilan Swalayan Vionata Genteng. (red)

loading...

News Feed