oleh

Gub Sulsel : Kebijakan Pusat Kacaukan Skenario Daerah

BERITA9, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr memprotes beberapa kebijakan pemerintah pusat yang ternyata mengacaukan skenario pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Padahal, daerah tengah berusaha keras memutus mata rantai penyebaran virus korona alias covid-19.

“Disaat kita lagi berusaha untuk memutus rantai penularan, (ada) beberapa kebijakan (pemerintah pusat) yang dibuka itu juga membuat mengacaukan skenario kita,” ujar Nurdin dalam seminar online ‘Siapkah Indonesia Menuju Normal Life’, Selasa (19/5/2020).

Contoh, kata Nurdin, kebijakan pemerintah pusat yang membuka kembali jalur penerbangan, padahal sudah ditutup.

Gegara itu, lanjut Nurdin, ada bupati di Sulawesi Selatan meminta penerbangan ke wilayahnya jangan dibuka karena daerahnya saat ini bebas dari kasus Covid-19.

Tidak sampai disitu, kata Nurdin, soal pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun warga negara Indonesia dari luar negeri (repatriasi) yang seharusnya di karantina di suatu tempat terlebih dahulu. Bukan disuruh pulang ke daerah masing-masing yang justru berpotensi menularkan Covid-19 ke warga lainnya.

“Kemarin ada lagi dari Arab Saudi, jadi pelajar dari Saudi ada 46, kita itu khusus ke Jakarta untuk menjemput mereka. Kita isolasi di mes, tapi ternyata setelah kita rapid test ada tiga orang terkonfirmasi reaktif, itu mohon maaf Mas Anies (Gubernur DKI Jakarta), terpaksa harus kita pilih ke Wisma Atlet,” kata Nurdin.

Menurut dia, upaya memutus rantai penularan Covid-19 adalah konsistensi pemerintah, kepatuhan masyarakat, dan disiplin. Ia meminta pemerintah pusat mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran virus korona.

“Semua kebijakan-kebijakan yang kita lakukan untuk memutus rantai penularan ini tentu harus didukung pemerintah pusat. Ini bisa kita lakukan demgan cepat memutus penularan Covid-19,” pungkas Nurdin. (red)

loading...

News Feed