BERITA9, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak membawa asas manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Alasannya peningkatan ekonomi masyarakat, masih belum teruji kebenarannya,” kata Bambang Haryo di Jakarta, Jum’at (6/4/2018).
Bambang Haryo berdalih, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), selama empat tahun terakhir (2014-2017) pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Lada 2014 sebesar 5,01 persen, tahun 2015 sebesar 4,88 persen, tahun 2016 sebesar 5,03 persen, dan tahun 2017 sebesar 5,07 persen.
“Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi tidak membawa asas manfaat. Padahal, Presiden juga membuat 16 paket kebijakan ekonomi, salah satunya adalah logistik. Tapi, tidak pernah dievaluasi apakah paketnya itu jalan apa enggak,” ungkap Bambang anggota Fraksi Partai Gerindra
Baca : Politisi PKS Bilang, Pemerintahan Jokowi Telah Pinggirkan Pekerja Lokal
Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini menjelaskan, lazimnya negara yang sedang membangun infrastruktur seharusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Karena satu step pembangunan infrastruktur akan membawa efek multiplier ekonomi.
Ditambah lagi dengan adanya 16 kebijakan paket ekonomi pemerintah yang jika diimplementasikan dengan baik, maka dapat mendongkrak percepatan ekonomi nasional.
“Tapi lihat infrastruktur yang dibanggakan misalnya di Papua, pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2013 sebesar 14,84 persen. Begitu dibangun malah menurun menjadi 4,64 persen pada tahun 2017,” jelasnya.
Sisi lain, pembangunan yang masif diharapkan membuka lapangan pekerjaan, justru tidak membawa dampak signifikan. Kebijakan pemerintah yang menetapkan batasan nilai proyek pembangunan infrastruktur lebih dari Rp100 miliar dikerjakan BUMN, membuat kontraktor mengalami kesulitan ekonomi.
Baca : Medsos Berpotensi Sebagai Lahan Pembibitan Terorisme
Tak hanya itu, Bambang juga mempertanyakan urgensi sejumlah infrastruktur yang tengah dibangun di sejumlah daerah. Pasalnya, tak sedikit pembangunan bendungan, jalan tol, maupun bandara yang setelah diresmikan justru tidak dimanfaatkan.
Menurutnya, hal ini membuktikan pemerintah membangun tidak berdasarkan skala prioritas. Seperti Bandara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi, justru tidak beroperasi.
“Banyak anggaran yang sudah dihabiskan membangun bandara tersebut, tetapi hanya didarati burung-burung,” imbuhnya. (red)
YG TERUS DI BANGGAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR,EMANGNYA CUMA DIA SAJA YG BISA ?? KINI YG PENTING PEMBANGUNAN ITU UNTUNGKAN PERUSAHAAN NASIONAL TIDAK ??? KARENA HAMPIR SEMUA MERUGIKAN MEMBEBANI PERUSAHAAN KARENA TAK KUNJUNG ADA PEMBAYARANYA !!! KINI BANYAK PROBLEMA YG DITEMUINYA KARENA TERNYATA PROYEK DI BANGUNASAL JADI SEHINGGA BANYAK TELAN KORBAN PEKERJA KITA DAN PELAKSAAN PEMBANGUNAN JUGA TAK ADA YG LEBIH DI UTAMAKAN SEPERTI PEMBANGUNAN PERTANIAN MALAHAN DI NOMOR DUAKAN LIHAT MANA BANGUN IRIGARI WADUK DAN BISA AIRI SAWAH DAN MANA USAHA PERLUASAN PERSAWAHAN MANA USAHA PENELITIAN UNTUK HASILKAN BIBIT UNGGUL DAN INOVASI PERTANIAN ???
Loe ngomong Pake data. Mana datanya. Sekarang masyarakat sdh pinter fak goblok. Oh ya…loe ngomongin presiden pinter. Cm sorry org kalo ngomong pake huruf KAPITAL itu org yg Gak sopan!!! Perbaiki diri dulu baru org lain….hehehe…