Insiden Cabut Paksa di Balonggandu, Kemenhub Minta Pendampingan Polri

  • Bagikan

BERITA9, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membenarkan insiden pengambilan paksa berkas kendaraan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu, Karawang Jawa Barat, pada Kamis (3/3/2022) yang lalu.

Kedepannya, Ditjen Hubdat akan meningkatkan keamanan di lokasi tersebut dengan menggandeng Polri sebagai upaya pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Hal ini juga diperlukan agar para petugas dapat bekerja secara optimal dalam pemeriksaan kendaraan yang masuk ke UPPKB Balonggandu.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, Denny Michels Adlan menceritakan kronologis kejadian pada Kamis sore sekitar pukul 16.30 WIB dan terekam CCTV yang berada di lokasi kejadian.

Sebelumnya lanjut Denny, pihaknya menggelar operasi gabungan keselamatan bersama Polres Karawang, Dishub Provinsi Jabar dan Dishub Kabupaten Karawang. Berdasarkan pemeriksaan di lapangan kendaraan tersebut ditemukenali adanya pelanggaran Over Load >30% dan harus dilakukan transfer muatan.

“Dari hasil pengukuran fisik kendaraan oleh tim penguji ditemukan pelanggaran Over Dimensi, maka sesuai peraturan Perundangan yang berlaku, kendaraan tersebut perlu ditunda perjalanannya. Muatannya harus dipindahkan dan pemilik kendaraan dipanggil untuk membuat komitmen normalisasi,” ujar Denny.

Setelah operasi berakhir, 2 orang berseragam Brimob menyambangi UPPKB Balonggandu dan mengambil berkas pemeriksaan kendaraan yang sebelumnya sudah ditahan oleh petugas UPPKB Balonggandu.

Atas kejadian ini, Denny menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut untuk menindaklanjuti kejadian pencabutan berkas kendaraan secara paksa.

“Kami akan koordinasi dengan Kapolres Karawang dan akan meminta untuk selanjutnya ditempatkan personil polisi untuk membantu pengawasan di UPPKB Balonggandu,” ungkapnya.

Tidak sampai disitu, kata Denny, pihaknya membutuhkan pendampingan selama bekerja agar tidak diganggu oleh oknum seperti sebelumnya.

“Kami berharap dalam upaya penindakan kendaraan Over Loading dan Over Dimension (ODOL) ini tetap berlangsung dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” jelas Denny. (*)

  • Bagikan