BERITA9, NIAS INDUK – Program pengadaan buku teks atau referensi untuk siswa SD, SMP dan SMK di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias diduga telah telah dikorupsi oleh oknum di dinas tersebut. Tidak hanya itu, pencurian uang rakyat juga diduga terjadi dalam proyek pengadaan meubelair.
Dari dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas pendidikan Kabupaten Nias yang diterima Berita9 menyebutkan, setiap sekolah mulai dari SD, SMP dan SMK pengadaan buku-buku tersebut tidak dilakukan dengan tender tapi melalui Penunjukan Langsung (PL). Besaran anggaran yang dida[at setiap sekolah nilainya berfariasi, mulai dari Rp.25 juta hingga Rp45 juta, dengan total anggaran sebesar Rp5.060.730.000
Namun bentuk fisik buku tersebut masih belum terealisasi hingga pada tahun anggaran 2016. Sedangkan pembayaran bagi penyedia jasa/barang atau kontraktor telah dibayarkan pada akhir tahun anggaran 2015.
Sebagai contoh para siswa SMP Swasta Simon dan SMP Negeri 4 Gidô yang menerima anggaran ternyata masih belum bisa memanfaatkan buku tersebut karena jumlah buku masih sangat kurangan dan tidak sesuai dengan daftar barang yang masuk yang ada dicatatan.
Anehnya, dalam catatan Dinas Pendidikan, SMP Negeri 2 Sogae’adu dikatakan telah menerima buku referensi itu pada pertengahan bulan Maret tahun 2016, sementara saat itu sekolah sedang libur. “Kabid prasarana Dinas Pendidikan Misrin Lawôlô menginformasikan ke kepala SMP Negeri 2 Sogae’adu telepon saya supaya buku referensi yang akan dibagikan ke para siswa, padahal bukunya tidak kami terima,” ujar salah seorang guru yang tidak mau ditulis namanya.
Pengakuan senada diungkap Kepala sekolah SMP Negeri 1 Gidô Ediatinus Waruwu yang menyatakan bahwa, buku diantarkan oleh pegawai dinas pendidikan yang dikemas dalam kardus. Saat penyerahan, pegawai tersebut melampirkan list daftar buku. Dengan sedikit paksaan, sekolah diminta menandatangani tanda terima tersebut, sementara sekolah belum mengecek secara utuh paket yang dikirim itu.
“Saat pegawai perpustakaan kami menghitung semua jenis jenis buku, masih ada kekurangan buku kalau terlihat dari daftar jenis buku yang diberikan kepada kita sebagai penerima manfaat,” kata Ediatinus.
Dari pengecekan sekolah, lanjut Esiatinus, jumlah buku yang tertera didalam daftar barang sebanyak 737 setelah dikors cek kembali ternyata hanya 735 jenis yang diterima sedangkan dua set lagi entah kemana.
Ditempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Syukur Arman Mendrôfa saat dimintai klarifikasinya, membantah semua keterangan para kepala sekolah itu. Ia yakin jumlah paket yang dikirim sesuai dengan list. “Tidak ada yang terlambat hanya pembayaran ke kontraktor yang terlambat, itu saja,” ujar Syukur.
Perihal pemanggilan dirinya ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Syukur menyesalkan tindakan Berita9. “Sekarang kami dipanggil-panggil orang kejaksaan, seandainya kalian belum melaporkan kami Ke Kejaksaan, mungkin kita bisa membicarakannya, ya kami mau bilang apa lagi,” ujarnya sambil ngeloyor pergi.
Dilain pihak, Kejari Gunungsitoli, secara resmi menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan mengeluarkan surat tanda terima laporan pada tanggal 17 Mei 2016. Nomor Surat: 05/V/16/GST Perihal: Dugaan tindakpidana Korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Pada Pengadaan meubelair dan Buku pedoman/bacaan SD/SMP dan SMK pada T.A. 2015.
Dalam pengaduan itu, beberapa perusahaan yang menerima penunjukan langsung seperti CV. Pilar yang menerima kontrak senilai Rp1.332 milyar dan CV. Delta Tresna Mandiri dengan Nilai Rp1.993 milyar untuk segara diperiksa. Proyek-proyek yang dinilai sarat dengan tindak pidana korupsi itu antara lain, Pengadaan buku teks/referensi SMP(DAK/DAU 2015 dengan aggaran Rp.1,34 milliar lalu ada Pengadaan buku referensi SD DAK/DAU (SILPA 2014) dengan Anggaran Rp. 1,94 milliar lantas ada Pengadaan buku referensi SMK (DAK 2013 Rp. 236.363.636, + Silpa Rp.23.636. 364) dengan anggaran Rp. 239.05 juta dan terakhir proyek Pengadaan buku referensi SMK dengan Anggaran Rp. 239,81 juta. (red/bhm)
Laporan Siswato Laoly di advice oleh Rama dan Frans Lature
