F-PSI: Pembahasan APBD DKI Hanya Basa Basi

  • Bagikan
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) DPRD DKI Jakarta Anthony Winza. (Foto dok BERITA9)

BERITA9, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) DPRD DKI Jakarta Anthony Winza menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak taat aturan dalam mengelola uang rakyat.

Buktinya, Pemprov DKI Jakarta dinilai terkesan tidak serius dalam mengelola anggaran. Hal itu terlihat dari proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD 2021 yang berjalan paralel dan tumpang tindih dengan pembahasan APBD Perubahan 2020.

Akibatnya, proses itu membuat waktu yang tersedia untuk pembahasan sangat sempit. Akibatnya, durasi pembahasan KUA PPAS APBD 2021 di tingkat komisi dikebut hanya dua harian.

Terlebih lagi, kata Anthony, penyerahan dokumen KUA-PPAS 2021 oleh Pemprov DKI terlambat empat bulan dari yang seharusnya, sehingga jadwal pembahasan disusun serba terburu-buru. Perlu diingat DPRD bukan tukang stempel.

“Saya tidak tahu mengapa Pemprov DKI menunda-nunda penyerahan dokumen KUA-PPAS 2021. Ini menandakan Pak Anies sebagai Gubernur tidak taat aturan dalam mengelola uang rakyat,” kata anggota Fraksi PSI DKI Jakarta Anthony Winza, Selasa, (3/11/2020).

Jadwal penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 yang menyatakan bahwa, seharusnya Pemprov DKI menyampaikan rancangan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli.

Rillnya, jadwal pembahasan KUA-PPAS 2021 dengan agenda penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta kepada Rapat Badan Anggaran (Banggar) baru akan dimulai pada 4 November 2020.

Usai itu dilanjutkan dengan pembahasan tingkat komisi dilakukan pada 16-17 November 2020. Puncaknya penandatanganan kesepakatan KUA PPAS antara gubernur dan DPRD pada 20 November 2020.

Padahal, kata Anthony, APBD 2021 yang bernilai Rp77,7 triliun tersebut, terdiri atas belasan ribu kegiatan dan ratusan ribu rincian komponen. Itu pun tersebar di ratusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), belum termasuk BUMD.

“Kalau waktu pembahasan komisi hanya dua hari, jelas tidak mungkin untuk membahas satu per satu dengan cermat dan teliti. Jangan sampai angka-angka sudah dimasak diam-diam di belakang layar oleh segelintir oknum, lalu rapat pembahasan ternyata hanya formalitas dan basa-basi, dan nanti anggaran disahkan begitu saja tanpa melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Anthony.

  • Bagikan