Aneh! Tanah Stren Pengairan di Banyuwangi Menjadi SHM

  • Bagikan

BERITA9, BANYUWANGI – Bangunan pagar pembatas milik salah seorang warga Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, yang berdiri di tanah stren  pengairan saluran Dukuh meresahkan warga.

Selain meresahkan warga, bangunan tersebut juga mengundang perhatian berbagai pihak. Terutama Kordinator Sumber Daya Air (Korsda) Kecamatan Srono dan Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi. Ia mengaku telah memberikan surat teguran kepada  pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran.

Dari pengaduan masyarakat, Sebelumnya dinas terkait telah turun ke lapangan, sehingga Korsda Kecamatan Srono sempat memberikan surat teguran pemberhentian bangunan pagar, namun hal itu tak bergeming, Si pemilik terus melanjutkan proyeknya. 

Ceritanya, sebelumnya dulu Sumiyati warga yang beralamat di Jln. Sultan Agung No.435 Desa Temuguruh Kecamatan Sempu pernah mengajukan permohonan pemanfaatan tanah stren pengairan sehingga hal tersebut kemudian di jawab oleh Dinas Pekerjaan Umum Banyuwangi (Nama Dinas Pengairan dulu,red) dengan memberikan rekomendasi. 

Namun karena terus terjadi perselisihan antara Samsuri selanjutnya Sumiyati yang merasa haknya di ambil serta dia merasa adanya permainan antara oknum dinas dinas terkait, kemudian pada awal tahun 2011 lalu, dia berkirim surat kepada Bupati Banyuwangi, dia meminta penyelesaian sengketa tanah stren pengairan yang di kelolanya yang berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah tahun 2011.

“Kini, tanah tersebut telah di kelola oleh inisial S, Informasinya yang bersangkutan telah mempunyai sertifikat hak milik pada tahun 2010, makanya saya meminta kepada pihak terkait untuk meluruskan persoalan ini,” ujar Sumiyati, saat ditemui wartawan. 

Sementara Supandi, Korsda Kecamatan Srono saat di konfirmasi mengatakan tentang bangunan pagar itu, Pihaknya telah memberikan surat teguran. ” Dari Korsda Srono per 11 Januari 2021 telah kita berikan untuk menghentikan pembangunan proyek. Bahkan kedua kalinya dari Dinas Pengairan Banyuwangi juga telah menindak lanjuti dengan melayangkan surat teguran juga,” katanya.

Bahkan, lanjut Supandi bukan itu saja sebelumya dia juga telah menyurati Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi guna memberikan penjelasan tentang kenapa bisa menerbitkan SHM. ” Bulan Februari lalu Dinas Pengairan Banyuwangi juga telah mempertanyakan melalui surat, tentang kemungkinan apa dasarnya perubahan status tanah pengairan telah menjadi tanah hak milik saudara Samsuri,” imbuhnya lagi.

Namun sayang hingga berita ini ditulis, pemilik bangunan, Dinas Pengairan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi belum bisa dikonfirmasi (*)

Reporter: Indra GP.

loading...
  • Bagikan