oleh

Berpolemik Dengan Komisi VIII, Menag : Salahkan Saya, Jangan Kemenag

BERITA9, JAKARTA – Menteri Agama RI Fachrul Razi meminta semua pihak untuk menghentikan pembicaraan polemik antara Kementerian Agama dengan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Terkait polemik Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI, ia mengatakan tidak ada niatan untuk melangkahi DPR soal pengumuman pembatalan.

Fachrul Razi bakal menemui Komisi VIII DPR terkait peniadaan penyelenggaraan haji musim 1441 hijriah atau 2020. Legislator menilai keputusan tersebut dilakukan sepihak oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Saya setuju sekali (dilakukan pertemuan),” kata Fachrul dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk ‘Untold Story di Balik Batal Haji 2020’, Minggu, 7 Juni 2020.

Baca Juga : Klarifikasi Menag, Kalau Ada Kepastian Berangkat, Calon Haji Wajib Karantina 28 Hari

Fachrul Razi menyadari kekhilafannya tidak melakukan konsultasi dengan Komisi VIII DPRI RI, meskipun Kemkumham telah memberitahukan kewenangan dalam kementeriannya.

Fahrul merasa bertanggung jawab atas kekhilafannya tidak berkonsultasi soal penguman pembatalan haji 2020 dengan komisi VIII DPR RI.

Ia juga meminta semua pihak tidak menyalahkan instansinya, namun menyalahkan kepada pemimpinannya.

“Kalau ada yang salah, kesalahan ada di Menteri Agama. Kalau ada yang salah bukan salah Kementerian Agama, tapi salah menteri agama,” ujarnya.

Baca Juga : Skenario Haji 2020 : Kuota Dipotong 50% Atau Batal

Fachrul mengungkapkan keputusan tersebut dilakukan karena tenggat waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara disebut memberikan waktu kepada Kemenag untuk mengumumkan keputusan haji paling lambat 1 Juni 2020.

“Pengumuman itu kan paling lambat tanggal 2 Juni mestinya. Kalau lewat itu kan jadi masalah,” ujar Fachrul.

Ia menambahkan, rapat dengan DPR sejatinya telah dikomunikasikan sebelum pengumuman keputusan haji dilakukan. Fachrul mengaku berkomunikasi intensif dengan pimpinan Komisi VIII.

Komisi VIII kemudian meminta rapat kerja dengan Kemenag pada 4 Juni 2020. Fachrul merasa itu terlalu lama dengan tenggat waktu yang diberikan Presiden.

“Kalau tanggal 4 Juni pasti jadi masalah. (Melalui keterangan) tertulis maupun via WhatsApp kepada komisi VIII bahwa kita akan mengumumkan (pada 2 Juni 2020). Teman-teman yang merasa dalam hal ini dilangkahi, kami mohon maaf,” ujar Fachrul.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto sebelumnya menilai keputusan pemerintah meniadakan pemberangkatan jemaah haji 2020 telah melangkahi DPR. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut keputusan peniadaan haji itu dilakukan sepihak.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 jelas itu. Ada tata aturannya tentang haji dan umrah. Jadi haji dan umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh pemerintah,” tegas Yandri, Selasa, 2 Juni 2020. (red)

loading...

News Feed