oleh

Begini Pandangan Hukum Kordinator BPD Kecamatan Singojuruh Soal Dugaan Pungutan Yang Dilakukan Kades Singojuruh

BERITA9, BANYUWANGI – Santernya kabar dugaan pungutan yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Singojuruh, Kecamatan Singojuruh dengan dalih untuk pengurusan ijin peralihan irigasi tanah kapling yang berada di depan Puskesmas Singojuruh semakin menjadi buah bibir masyarakat.

Dikabarkan bahwa Kades Singojuruh, Suharto, telah menerima uang puluhan juta rupiah atas transaksi tanah kavling tersebut.

Mendengar kabar tersebut, Adi Cahyono, S.Sos, SH, MH, selaku Kordinator BPD (badan permusyawaratan desa) Kecamatan Singojuruh saat dikonfirmasi wartawan dirinya berpendapat. Adapun pandangan hukum kami adalah, masyarakat dan kepala desa harus berhati -hati agar tidak terjebak dalam sebuah pungutan liar (Pungli).

“Pada dasarnya sebuah pungutan yang dilakukan pejabat dalam hal ini kepala desa, itu harus mempunyai dasar hukum yaitu perdes (Peraturan Desa). Dan Perdes itu dalam perumusannya pasti mendapat persetujuan oleh BPD.” ungkapnya.

Masih lanjut  koordinator BPD Kecamatan Singojuruh sekaligus Advokat tersebut, jika ada kepala desa yang menerima tanda jasa itu kurang tepat.

“Kalau berbicara jasa sama halnya hadiah, namun jika ada kepala desa yang menerima jasa  apalagi itu tanpa ada payung hukumnya itu jelas pungutan liar. Dan apalagi jabatan kepala desa sangat melekat pada diri seseorang tersebut, jadi kalau ada bahasa tanda jasa itu tidak tepat.” imbuhnya.

Dalam Kesempatan ini, Adi Cahyono juga berpesan kepada seluruh kepala desa agar berhati hati dalam menerima sesuatu agar tidak terjebak dalam pungutan liar.

“Menerima sesuatu yang bukan haknya atau tanpa ada payung hukum itu masuk katagori gratifikasi yang di jelaskan dalam undang undang tindak pidana korupsi. Jadi saya berharap bagi para kepala desa harus sangat berhati hati agar tidak terjebak dalam hal teesebut.” pungkasnya.

Seperti diberitakan di beberapa media online sebelumnya, Kepala desa Singojuruh, Suharto ketika di konfirmasi melalui selulernya mengatakan penerimaan uang itu sebagai tanda jasa.

“Kalau uang itu dengan janji untuk pengurusan ijin irigasi itu tidak benar, karena itu bukan ranah kepala desa terkait irigasi. Namun uang itu di berikan pada saat terjadi transaksi jual beli, dan uang itu adalah tanda jasa karena terjadi jual beli lahan, masak ketika diberi kita tolak, perlu di ketahui bahwa tanah itu mengalami sengketa lama sekali.” ungkapnya. (red).

loading...

News Feed