oleh

Tentang Pendamping PKH Yang Menjadi Ketua Bumdes, Begini Pendapat Ketua Paguyupan Bumdes Banyuwangi

BERITA9, BANYUWANGI – Simpang siur tentang aturan larangan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) merangakap menjadi Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mulai menjadi perhatian publik.

Seperti yang terjadi di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Dikabarkan Ketua Bumdes Desa Benculuk, juga merupakan Pendamping PKH Kecamatan, untuk Desa Benculuk.

Ketua Bumdes Desa Benculuk, Agung dikonfirmasi melalui sambungan Whatsapsnya menerangkan, Iya, dulu prosesnya saya di pilih berdasarkan hasil musyawarah Desa Benculuk sesuai Peraturan Desa (Perdes) Desa Benculuk terkait pemilihan direksi Bumdes, dan saya ditunjuk mewakili pemuda Desa Benculuk.

Terkait pekerjaan lain, di Perdes juga tidak diatur apakah orang yang sudah punya pekerjaan lain bisa jadi pengurus BUMDesa,” terangnya. Sabtu (6/6/2020).

Menurut Agung, Karena Bumdesa adalah Badan Usaha Milik Desa yang menjadi wadah usaha masyarakat desa yang telah diatur undang- undang. Maka sebagai pengurus saya tidak sendirian saya bekerja dengan pengurus direksi lainnya, saya dan pengurus harus mengemban amanah direksi yang bertanggung jawab beroperasinya Unit- unit usaha di Desa Benculuk dan berkewajiban memberikan PADes,” ucapnya.

Masih Agung, Gini Pak, terkait pekerjaan saya di pendamping PKH, Diaturannya, Permensos No 1 tahun 2018 tentang Progam Keluarga Harapan Kemensos, “Pasal 18 Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.
Pendamping berhak juga ikut serta dalam organsisasi masyarakat dan kelembagaan di desanya misal, Ketua RT/RW, BPD, LPMD, Karangtaruna Desa.Dan kebetulan saya diberi amanah di BUMDesa.

” Yang tidak diperbolehkan saya double job, misal jadi Kades, anggota legislatif atau bupati,” jelasnya.

Sementara Hery Wijatmoko, SH, Ketua Paguyupan Bumdes Kabupaten Banyuwangi, saat dikonfirmasi terkait Pendamping PKH yang merangkap menjadi Ketua Bumdes mengatakan, Itu melanggar poll,” katanya.

Kata Hery, sapaan akrab Hery Wijatmoko,  kami sudah koordinasikan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kadinsos Banyuwangi, dengan bermacam – macam kenakalan pendamping sesuai pengaduan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan teman – teman pengurus Bumdes.

Mulai dari pendamping yang merangkap menjadi Ketua Bumdes, pendamping menyimpan dan menggesek KKS ,pendamping menjadi suplayer beras, pendamping membentuk eWarung, RPK dan lain – lain.

Semua itu melanggar dan tidak ada tupoksinya yg sesuai dengan Permensos 20 tahun 2019, yang mana larangan sudah diatur di pasal 38, 39 dan sanksinya ada di pasal 40,” terang Ketua Paguyupan Bumdes, sekaligus Ketua Ormas Pekat Kabupaten Banyuwangi.

Untuk itu, lanjut Hery Wijatmoko, langkah kami selanjutnya adalah mendatangi BTN selaku pihak Bank yg indikasinya bermain dengan pendamping yang dengan sengaja membuat aturan sendiri, bahwa pengajuan RPK harus dapat rekomendasi dari pendamping. 

Dan ewarung yang sudah ada saat ini baik itu dari BNI maupun BRI akan segera di non aktifkan. Kalau hal ini benar terjadi, kami akan tanyakan aturan mana yang dipakai, sehingga target kami adalah biarkan e -warung, RPK atau apapun namanya tetap bekerjasama dengan Bank HIMBARA, dan tidak harus BTN saja,’ tegasnya. Sabtu (6/6/2020).

Selain itu Paguyupan Bumdes juga akan segera jadwalkan bertemu dengan pengurus Asosiasi Kepala Desa (Askab) Banyuwangi, untuk sharing.  Kades harus segera mendukung Bumdesnya untuk segera bangkit dan ambil bagian dalam proses penyaluran. 

Penyaluran  melalui warung desa sebagai unit usaha Bumdes, itu target kami. Sehingga Bumdes bisa bergeliat mandiri serta mampu menjadi lembaga usaha desa yang handal dalam meningkatkan perekonomian di desa serta memberikan tambahan PADes kepada Pemerintah Desa,” paparnya.

Heri, juga menambahkan, yang dilakukan oleh paguyuban Bumdes Banyuwangi, adalah terus bergerak setelah bertemu dengan  Plt Kadinsos. kami sudah sepakat dengan Dinsos Banyuwangi, selaku bapaknya para pendamping program, untuk saling memberi masukan terkait pendamping yg nakal dan merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM),pungkasnya.(red)

loading...

News Feed