oleh

Tanpa Persetujuan Masyarakat Sekitar, IMB di Banyuwangi Bisa Terbit

BERITA9, BANYUWANGI – Proyek bangunan di tanah bekas Kantor Kawedanan Genteng atau dibelakang swalayan Vionata Genteng, mulai menuai pertanyaan banyak pihak.

Pasalnya, dari data Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). bukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, pembangunan diatas tanah seluas 3.020 meter persegi di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, tersebut telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak tahun 2018.

Namun anehnya, sejumlah warga yang rumahnya berdiri tepat berdampingan dengan proyek bangunan mengaku tidak pernah memberi persetujuan atau tanda tangan persetujuan. 

Padahal, sesuai Pasal 28 ayat 3 huruf (b) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi No 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, menyebutkan bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) untuk bangunan bertingkat dan tempat usaha wajib dilampiri persetujuan tetangga sekitar.

Tapi faktanya, sejumlah warga yang rumahnya berdiri tepat berdampingan dengan proyek dibelakang Vionata Genteng, mengaku tidak pernah memberi persetujuan atau tanda tangan persetujuan. Bahkan sebagai bentuk kesungguhan, warga membuat Surat Pernyataan.

“Jangankan membuat surat pernyataan, diminta sumpah pocong pun kami siap. Lha kami memang tidak pernah memberi persetujuan, bahkan kami malah kaget ketika membaca berita bahwa proyek bangunan disamping rumah kami telah memiliki IMB,” ucap Rudi Hartono, warga RT 9, RW 5, Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Genteng, Minggu (5/7/2020).

Sebelumnya, Kepala Desa Genteng Kulon, Supandi juga membenarkan bahwa IMB proyek bangunan di tanah bekas Kantor Kawedanan Genteng atau belakang Swalayan Vionata Genteng, telah terbit pada awal tahun 2018. Dan beberapa waktu lalu juga dilakukan mediasi yang melibatkan masyarakat dan pemilik Swalayan Vionata.

“Pertemuan kedua dilakukan di ruang rapat Desa Genteng Kulon, dihadiri lingkungan lebih banyak dengan dibuktikan tanda tangan kehadiran, ini yang melakukan mediasi pihak Kecamatan, dan hasilnya berupa surat pernyataan yang disepakati kedua belah pihak,” katanya.

Mungkin, lanjutnya, warga yang merasa tidak pernah menyetujui atau memberi tanda tangan persetujuan tersebut tidak datang dalam mediasi.

Sementara amanat Pasal 28 ayat 3 huruf (b) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi No 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pemohon IMB yang diperintahkan untuk meminta persetujuan tetangga sekitar. Atau bukan tetangga sekitar yang dominan harus mendatangi si pemohon IMB. (red)

loading...

News Feed