oleh

Plt Kadinsos Banyuwangi, Pendamping PKH Tidak Dibenarkan Menjadi Ketua BUMDes

BERITA9, BANYUWANGI – Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Banyuwangi, tegaskan Pendamping PKH Kecamatan tidak dibenarkan merangkap menjadi Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Hal tersebut disampaikan adanya kabar salah satu pendamping PKH yang juga menjadi Ketua Bumdes di Kabupaten Banyuwangi.

“Ya tidak boleh, harus memilih salah satu,” kata Drs. Lukman Hakim, Msi, Plt Kadinsos Kabupaten Banyuwangi, melalui sambungan WhatsApps, Sabtu (7/6/2020).

Kata Lukman, jika ditemukan di lapangan mohon kirimkan nama dan dari Kecamatan mana. “Kirimkan nama dan dari Kecamatan mana,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan tersebut Lukman Hakim, juga menyebut jika hari Senin akan turun lapangan. “Hari Senin kita turun lapangan,” ungkap Plt. Kadinsos Banyuwangi, yang juga mantan Camat Muncar.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bumdes Desa Benculuk, Agung dikonfirmasi menjelaskan, ia dipilih berdasarkan hasil musyawarah sesuai Peraturan Desa (Perdes) Desa Benculuk tentang pemilihan pengurus Bumdes,

“Saya ditunjuk mewakili pemuda Desa Benculuk. Terkait pekerjaan lain, di Perdes juga tidak diatur apakah orang yang sudah punya pekerjaan lain bisa jadi pengurus BUMDesa,” terangnya, Sabtu (6/6/2020).

Menurut Agung, BUMDes adalah wadah usaha masyarakat desa yang telah diatur undang- undang. Maka sebagai pengurus saya tidak sendirian, dia bilang bekerja dengan pengurus direksi lainnya. “Saya dan pengurus harus mengemban amanah direksi yang bertanggung jawab beroperasinya Unit- unit usaha di Desa Benculuk dan berkewajiban memberikan PADes,” ucapnya.

Sementara Ketua Paguyupan Bumdes Kabupaten Banyuwangi, Hery Wijatmoko saat dikonfirmasi terkait Pendamping PKH yang merangkap menjadi Ketua Bumdes mengatakan, itu telah melanggar aturan.

Hery memastikan telah berkoordinasikan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kadinsos Banyuwangi terkait maraknya kenakalan pendamping sesuai pengaduan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pengurus BUMDes.

Mulai dari pendamping yang merangkap menjadi Ketua Bumdes, pendamping menyimpan dan menggesek KKS ,pendamping menjadi suplayer beras, pendamping membentuk e – Warung, RPK dan lain – lain,”katanya.

Semua itu melanggar dan tidak ada tupoksinya yg sesuai dengan Permensos 20 tahun 2019, yang mana larangan sudah diatur di pasal 38, 39 dan sanksinya ada di pasal 40,” terang Ketua Paguyupan Bumdes, sekaligus Ketua Ormas Pekat Kabupaten Banyuwangi.

Untuk itu, lanjut Hery Wijatmoko, langkah selanjutnya adalah mendatangi BTN selaku pihak Bank yang terindikasi bermain dengan pendamping yang dengan sengaja membuat aturan sendiri, bahwa pengajuan RPK harus dapat rekomendasi dari pendamping. 

Dan e – warung yang sudah ada saat ini baik itu dari BNI maupun BRI akan segera di non aktifkan. Kalau hal ini benar terjadi, kami akan tanyakan aturan mana yang dipakai, sehingga target kami adalah biarkan e -warung, RPK atau apapun namanya tetap bekerjasama dengan Bank HIMBARA, dan tidak harus BTN saja,’ tegasnya. Sabtu (6/6/2020).

Selain itu Paguyupan Bumdes juga akan segera jadwalkan bertemu dengan pengurus Asosiasi Kepala Desa (Askab) Banyuwangi, untuk sharing.  Kades harus segera mendukung Bumdesnya untuk segera bangkit dan ambil bagian dalam proses penyaluran. (red)

loading...

News Feed